Saya akan mulai dengan sebuah kalimat “Kepanikan Menimbulkan Tindakan Bebal dan Bodoh”. Pernyataan ini adalah yang pantas ditujukan kepada anggota DPR saat ini. Peta politik antara lembaga saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini sebenarnya tidak wajar dilakukan oleh kelompok yang menyatakan wakil rakyat. Karena sikap yang mereka ambil saat ini bukan bagian dari aspirasi rakyat. Hal itu bisa kita lihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR yang sangat kecil, tidak sampai 10 %. Ini sangat berbanding terbalik dengan KPK yang mencapai 50-60%. Orang yang bodoh sekalipun tau bahwa ini adalah buntut dari kepanikan dan upaya melindungi teman-teman anggota DPR. Apa yang membuat DPR begitu ngotot untuk membentuk Hak Angket terhadap KPK? Apakah ini bukti ke arogan DPR terhadap lembaga yang dibentuknya? Atau ini adalah sikap tidak dewasa anggota Dewan dalam menghadapi kasus tidak takut KPK terhadap DPR. Pada saat ini, mayoritas penduduk Indonesia tidak mengerti arti dari DPR duduk di kursi yang mereka sebut wakil rakyat. Karena mereka lebih menyuarakan kepentingan partai mereka dan kepentingan pribadi masing-masing. Sudah bukan hal yang asing lagi kalau DPR merupakan sarang dari korupsi pribadi dan berjamaah. Membahas kebobrokan DPR sebenarnya tidak ada habisnya. Masyarakat sudah muak dengan tingkah laku sebagian besar dari mereka. DPR sangat erat dengan bagi-bagi proyek untuk mencuri anggaran yang merupakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia. Mark up anggaran, pelisiran keluar negeri dengan alasan kunker dan tidak jarang membawa anggota keluarga yang dibiayai oleh negara. Inilah adalah sebagian potret kebobrokan anggota Dewan yang disebut wakil rakyat. Pertanyaannya adalah wakil rakyat yang mana? Kasus yang membelit DPR saat ini yang menyasar begitu banyak anggota DPR dalam kasus mega korupsi atau korupsi berjamaah E-Ktp. Sudah ada beberapa yang ditetapkan menjadi tersangka dan sebagain berstatus saksi dari anggota Dewan menurut KPK akan terus bertambah. KPK sedang mengalami tantangan bukan hanya psikologis tetapi sudah menyasar pada fisik. Sebut saja penyidik senior yang membongkar kasus E-ktp tersebut, Novel Baswedan. Novel Baswedan merupakan korban fisik dari sebuah kearoganan salah satu lembaga negara. Saya tidak perlu sebutkan lembaga negara yang mana yang terlibat dalam hal ini. Publik saya rasa sudah bisa menilai siapa dalang dari kasus ini. KPK sekarang sedang membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam menuntaskan kasus ini. Disamping itu, Pemerintah pun belum bisa bertindak apa-apa sampai mengetahui apa sebenarnya keinginan dari DPR tersebut. KPK bisa dibilang sendiri saat ini. Kita sangat apresiasi KPK tidak takut menghadapi Hak Angket yang sedang dibentuk. Masyarakat Indonesia bersama KPK berusaha membongkar kasus-kasus kejahatan pejabat-pejabat korup. Saya juga tidak menyangka banyaknya partai pendukung pemerintah yang menyetujui Hak Angket tersebut. Ada apa ini? Apakah ini merupakan bukti kepanikan dari seluruh anggota DPR dimana lembaga ini sudah terinfeksi kasus-kasus korup. Saya akan bahas ini dalam artikel berjudul “HILANGNYA INTEGRITAS PARTAI POLITIK”. Kembali kepada kasus Angket yang digulirkan oleh anggota Dewan terhadap KPK. Saya rasa kita sudah pernah menyaksikan sebuah video ketika penyidik KPK dengan membawa anggota brimob memasuki kantor anggota Dewan, dimana salah satu wakil DPR yang sering mengkritik dan berkoar-koar melawan pemerintah dan lembaga lainnya mengatakan bahwa brimob dan senjatanya tidak bisa masuk ke kantor DPR-RI, karena tempat itu adalah tempat yang suci. Ini sangat menggelikan. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan menjaga kesucian yang mana tempat itu sudah dikotori dengan berbagai kejahatan tersembunyi. Ini suatu kemunafikan tingkat Dewa. Luar biasa dia bisa mengatakan hal tersebut. Hei Pak Fahri, tempat itu sudah kotor bukan hanya kasus korup saja tetapi kemaksiatan seperti kisah yang disampaikan oleh salah satu office boy dalam sebuah situs di Internet. Pantas apa yang dikatakan oleh Buya syafii Maarif bahwa DPR itu mempunyai sikap pandir. Jadi sikap yang ditunjukkan anggota DPR ini adalah sikap pandir, sikap bebal dan kepanikan dalam menghadapi kasus ini. Sikap arogansi berlebihan juga dimana mereka tidak menyadari bahwa mereka digaji dari Pajak yang merupakan jerih payah dari masyarakat indonesia. Mari kita bersama-sama tetap mendukung KPK, jangan kita biarkan KPK berjalan sendiri dalam menghadapi kejahatan dan kepentingan para koruptor-koruptor yang mencuri uang rakyat. Saya sangat apresiasi kepada Mbak Tsamara Amani yang tidak gentar berdiri tegak melawan ketidakadilan ini. Saya juga apresiasi sikap dari PSI dan Grace Natalie yang tetap konsisten melawan arus budaya partai pada umumnya. Semoga tetap konsisten demi mewujudkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat Indonesia. MAJU KPK, SEMANGAT KPK, KAMI BERSAMA KPK
